OPINI LAMPUNG POST PERTAMA :

Manuver ekonomi ala SBY-KALLA
Oleh Taufik Jamil Alfarau
Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.

Harga beras turun. Kalimat ini begitu gencar diberitakan media massa. Terasa ada yang aneh memang, ditengah malambungnya harga harga barang, kok bisa bisanya harga beras turun? Sebenarnya penurunan harga beras ini bukanlah sesuatu yang aneh bila dilihat dari teori ekonomi. Hanya saya disini memakai acuan teori ekonomi yang sifatnya bertumpu pada ekonomi pasar, karena dasar teori inilah yang dijadikan dasar oleh pemernitah untuk mengeluarkan kebijakan impor beras. Dalam kajian teori ekonomi, sebelum diberlakukannya kebijakan impor, dalam pasar beras dalam negeri berlaku hukum penawaran inelastis. Dimana jumlah stok beras yang tersedia dipasar cenderung untuk tetap, karena produksi yang dihasilkan oleh petani terganjal oleh proses produksi yang masih menggunakan teknologi sederhana dan belum baiknya infrastruktur yang menunjang, sehingga output yang dihasilkan belum maksimal

Dengan jumlah produksi yang cenderung konstan, para tengkulak dan pedagang pun dengan seenaknya memainkan harga beras, dengan dalih bermacam macam yang salah satunya adalah naiknya harga BBM.
Akibat dari hal ini adalah para konsumen harus menerima saja harga yang ditetapkan oleh para tengkulak, karena jumlah stok beras yang tetap.

Dengan pendapatan yang sama, tingkat kepuasan konsumen yang didapat akan semakin berkurang karena naiknya harga harga kebutuhan pokok akibat dari naiknya harga BBM, Sebagai manusia yang rasional, rakyat sebagai konsumen akan melakukan penghematan atau pengurangan konsumsi sebagai satu satunya cara untuk menyiasati kenaikan harga harga.
Dengan berkurangnya konsumsi, akan berpengaruh juga pada berkurangnya jumlah penawaran semesta atau aggregate supply. Inflasi yang sudah sampai pada dua digit pun akan terkena dampaknya akibat berkurangnya penawaran semesta dan naiknya harga harga bahan kebutuhan pokok, yang merupakan salah satu aspek penting dalam penentuan inflasi.

Dengan diambilnya langkah mengimpor beras oleh pemerintah, stok beras dalam negeri akan mengalami penambahan. Akibat dari penambahan stok beras adalah turunnya harga beras, harga beras yang semula berkisar antara Rp.3.500 sampai Rp.3.100 perkilogram menjadi berkisar antara Rp.3.100 sampai Rp.2.800 perkilogram. (KOMPAS, 25-1-05)
Turunnya harga beras tersebut menurut teori ekonomi merupakan suatu hal yang sangat logis. Karena menurut hukum permintaan, dengan bertambahnya jumlah stok beras, harga akan turun dan penawaran akan berkurangnya.

Dengan diambilnya langkah kebiajkan tersebut, pemerintahan SBY cenderung bermain aman ditengah terpaan isu reshuffle kabinet yang dinilai gagal dalam bidang ekonomi. Reshuffle kabinet tersebut muncul kepermukaan setelah melihat kinerja pemerintahan SBY-KALLA selama setahun yang dinilai lamban dan tidak terkoordinasi. Dan yang paling disorot tentu saja kinerja menteri menteri bidang ekonomi, Aburizal bakrie dkk dinilai gagal setelah dinaikkannya harga bahan bakar minyak, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar dan melonjaknya angka inflasi sampai dua digit.
Satu satunya kebijakan yang dinilai cukup rasional untuk menyelamatkan “muka” adalah mengeluarkan kebijakan impor beras. Yang paling berperan dalam kebijakan ini adalah tentu saja, wakil presiden Yusuf Kalla. Sebagai seorang wakil presiden yang besar sebagai pengusaha, Kalla berhasil membuat sebuah kebijakan ekonomi yang diharapkan dapat bermanuver untuk menyelamatkan muka menteri menteri kabinet indonesia bersatu.
Yusuf Kalla mungkin berharap bahwa dengan impor beras, dapat menurunkan harga beras, sehingga mendapat sambutan dari rakyat yang baru saja dikejutkan dengan rencana kenaikan harga BBM pada awal tahun 2006.
Akan tetapi SBY dan Kallla, harus berhati hati dalam menerapkan kebijakan ini kalau tidak ingin mendapat hujan kritik yang lebih ganas lagi dari para kalangan politisi dan praktisi ekonomi.

Hal ini disebabkan karena kebijakan ini bermata dua, yaitu selain membuat harga beras turun, akan juga membuat nasib para petani semakin sengsara karena tidak kuat bersaing dengan beras impor yang harganya lebih murah.

Para petani di indonesia memang berada diantara dua pilihan yang sama sangat sulitnya, disatu sisi dengan harga yang tinggi sebelumnya, para petani mendapat pendapatan yang minim, karena yang menentukan harga adalah para distributor. Sedangkan disisi yang lain adalah, susahnya bersaing dengan beras impor yang harganya relatif lebih murah, dengan mutu yang tak kalah jauh para petani akan mendapat pendapatan yang semakin minim karena rendahnya harga harga.

Ungkapan SBY yang mengatakan bahwa impor beras hanya untuk mengamankan stok beras nasional dan menjamin bahwa beras impor tidak akan masuk kedalam pasar (KOMPAS, 22-11-2005), adalah sebuah ungkapan yang terkesan hanya retorika yang seperti biasa ia kemukakan dalam setiap kesempatan.

Karena jika hanya untuk stok nasional, mengapa ketua harian dewan ketahanan pangan yang juga enteri pertanian Anton apriyanto, mengatakan bahwa saat ini belum diperlukan impor beras, karena saat ini produksi gabah kering giling mencapai 53,98 juta ton atau setara dengan 33 juta ton beras. Produksi ini bila ditambah dengan sisa tahun lalu sebanyak satu juta ton berarti masih ada 34 juta ton beras.
Konsumsi beras sebesar 32,87 juta ton beras, sehingga ada surplus sebesar lebih dari 1,7 juta ton beras (KOMPAS, 22-11-2005).
Hal ini tentu tidak hanya membingungkan anggota komisi VI DPRRI, tetapi seluruh bangsa indonesia.
Kita tunggu saja manuver konyol lainnya dari pemerintahan SBY-KALLA. []